//
you're reading...
Artikel Pendidikan, Uncategorized

Peranan Pengawas Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

A. Latar Belakang
Eksistensi pengawas sekolah dinaungi oleh sejumlah dasar hukum. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah landasan hukum yang terbaru yang menegaskan keberadaan pejabat fungsional itu. Selain itu, Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 (disempurnakan dengan keputusan nomor 091/2001) dan Keputuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 (disempurnakan dengan keputusan nomor 097/U/2001) merupakan menetapan pengawas sebagai pejabat fungsional yang permanen sampai saat ini. Jika ditilik sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang ada, yang terkait dengan pendidikan, ternyata secara hukum pengawas sekolah tidak diragukan lagi keberadaannya. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun dan oleh siapapun yang memarjinalkan dan mengecilkan eksistensi pengawas sekolah.
Menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku, keberadaan pengawas sekolah jelas dan tegas. Dengan demikian bukan berarti pengawas sekolah terbebas dari berbagai masalah. Ternyata institusi pengawas sekolah semakin bermasalah setelah terjadinya desentralisasi penangan pendidikan. Institusi ini sering dijadiakn sebagai tempat pembuangan, tempat parkir, dan tempat menimbun sejumlah aparatur yang tidak terpakai lagi (kasarnya: pejabat rongsokan). Selain itu, pengawas sekolah belum difungsikan secara optimal oleh manajemen pendidikan di kabupaten dan kota. Hal yang paling mengenaskan adalah tidak tercantumnya anggaran untuk pengawas sekolah dalam anggaran belanja daerah (kabupaten/kota). Sekurang-kurangnya fenomena itu masih terlihat sampai sekarang.

B. Rumusan Masalah
1. Berdasarkan latar belakang tersebut, permaslahan yang akan diangkat dalam makalah ini adalah
2. Bagaimana Tugas dan fungsi pokok Pemgawas Sekolah
3. Bagaimana Operasional Kerja Pengawas Sekolah
4. Bagaimana Relevansi Pengawas Sekolah dan Mutu Pendidikan
5. Bagaimana pengawasan pendidikan di Kabupaten Lampung Timur

C. Tujuan
Untuk mendapatkan gambaran tentang tugas pokok pengawas, operasional kerja serta relevansinya dalam peningkatan mutu pendidikan di kabupaten lampung timur
D. Manfaat
Sebagai bahan rekomendasi untuk kebijakan pendidikan dan pengawasan di kabupaten Lampung Timur

BAB II
KAJIAN DAN PEMBAHASAN BERDASARKAN TEORI

A. Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0304/U/1980 tentang Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menempatkan pengawas dan penilik sekolah sebagai tenaga dua fungsi. Maksudnya, mereka memiliki posisi jabatan struktural dan juga berposisi pada jabatan fungsional. Akan tetapi, dengan keluarnya Keputuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, pengawas sekolah dan penilik sekolah (kemudian bernama pengawas sekolah) murni menjadi pejabat fungsional. Jabatan struktural yang melekat padanya dilepaskan oleh keputusan itu itu. Sejak itulah pengawas sekolah bertugas sebagai penilai dan pembina bidang teknik edukatif dan teknik adminsitratif di sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.
Secara tegas dikatakat dalam Keputusan Menpan No. 118/1996 sebagai berikut,
”Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis Pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah.”
Inti tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah adalah menilai danmembina. Subjek yang dinilai adalah teknis pendidikan dan administrasi pendidikan. Penilaian menurut PP 19/2005, bab I, pasal 1, ayat (17) adalah seperti betikut ini, ”Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.” Sedangkan Kepmenpan No. 118/1996, bab I, pasal 1, ayat (8) menyatakan, ”Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.”
Terkait dengan tugas menilai, seorang pengawas sekolah melakukan pengumpulan informasi tentang subjek dan objek kerjanya (teknik pendidikan dan administrasi). Informasi itu kemudian diolah sedemikian rupa. Hasil olahan informasi itu digunakan untuk mengukur atau menentukan derajat kualitas subjek. Hasil penilaian tersebut akan menginformasikan kepada pengawas sekolah bahwa teknik pendidikan di satuan pendidikan tertentu telah memenuhi tolok ukur (standar) yang ditetapkan atau sebaliknya. Begitu pula halnya dengan teknik administrasi.
Kepemenpan Nomor 118/1996, Bab I, pasal 1, ayat:
(9) Pembinaan adalah memberi arahan, bimbingan, contoh, dansaran dalam pelaksanaan pendidikan sekolah.
(10) Memberikan arahan adalah upaya Pengawas Sekolah agar guru dan tenaga lain di sekolah yang diawasi dalam melaksanakan tugasnya lebih terarah dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
(11) Memberikan bimbingan adalah upaya Pengawas Sekolah agara guru dan tenaga lain di sekolah yang diawasi mengetahui secara lebih rinci kegiatan yang harus dilaksanakan dan cara melaksanakannya
(12) Memberikan contoh adalah upaya Pengawas Sekolah yang dilaksanakan dengan cara yang bersangkutan bertindak sebagai guru yang melaksanakan proses belajar mengajar/bimbingan untuk materi tertentu di depan kelas/ruangan bimbingan dan kenseling dengan tujuan agar guru yang diawasi dapat mempraktikkan model mengajar/membimbing yang baik.
(13) Memberikan saran adalah upaya pengawas sekolah agar sesuatu proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah lebih baik dari pada hasil yang dicapai sebelumnya atau berupa saran kepada pimpinan untuk menindaklanjuti pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri.
Berdasarkan hal di atas, ada sejumlah komepetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah. Secara garis besar ada dua kompetensi yang harus dimliki, yakni kompetensi menilai dan kompetensi membina. Wawasan pengeawas sekolah dalam bidang penilaian sangatlah dibutuhkan. Mulai dari memahami konsep penilaian, jenis penilaian, indikator penilaian, instrumen penilaian, mengolah hasil penlaian, sampai kepada memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan, merupakan hal wajib yang harus dikuasai pengawas sekolah. Selain itu, melaksanakan penilaian dengan kiat yang tepat juga merupakan bagian dari komeptensi yang tidak boleh dilupakan. Sehubungan dengan ini, ada empat kelompok tugas pengawas sekolah yaitu: (1) merencanakan penilaian yang dilengkapi dengan instrumennya; (2) melaksanakan penilaian sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian; (3) mengolah hasil penilaian dengan teknik-teknik pengolahan yang ilmiah; dan (4) memanfaatkan hasil penilaian untuk berbagai keperluan.
Kompetensi dalam membina juga demikian halnya. Pengawas sekolah haruslah memahami konsep pembinaan, jenis-jenis pembinaan, strategi pembinaan, komunikasi dalam membina, hubungan antarpersonal dalam membina, dan sebagainya. Sekaitan dengan pembinaan, pengawas sekolah juga harus piawai merencanakan pembinaan, melaksanakan pembinaan, menilai hasil pembinaan, dan menindaklanjuti hasil pembinaan. Dengan kompetensi-kompetensi itu tentu keberadaan pengawas di satuan pendidikan benar-benar diharapkan dan dirindukan.
Berdasarkan hal itu tugas pokok pengawas sekolah dapat dirumuskan selaras dengan ayat 1, pasal 2, Kepmenpan Nomor 118/1996 sebagai beirkut, ”Pengawas Sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.”

B. Operasional Kerja Pengawas Sekolah
Operasiaonal kerja pengawas sekolah pada satuan pendidikan adalah supervisi yang berwujud penilain dan pembinaan yang dilakukan pengawas sekolah terhadap satuan pendidikan (sekolah). Objek pembinaan dan penilaiannya adalah teknis pendidikan dan teknis administrasi. Proses yang dilakukan meliputi empat langkah penting, yakni perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan penindaklanjutan. Pengorganisasian dilakukan dalam program kerja yang meliputi program kerja tahunan dan program kerja semesteran. Semua kegiatan dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun dan dari satu semester ke semester berikutnya.
Pada akhir tahun pelajaran, pengawas sekolah melakukan refleksi terhadap kegiatan supervisi yang dilakukannya sepanjang tahun itu. Hasil refleksi itu akan memberikan informasi tentang pelaksanaan supervisi yang tuntas dan yang tidak tuntas sesuai dengan rencana. Hal yang tuntas sesuai dengan rencana tidak perlu dilanjutkan pada tahun berikut. Hal yang belum tuntas menurut ukuran rencana, perlu dilanjutkan pada tahun berikut. Dengan demikian, perencanaan supervisi tahun berikut memiliki landasan empiris yang jelas, yakni pengalaman atau data supervisi tahun yang lalu.
Selain merefleksi hasil supervisi tahun lalu, pengawas sekolah juga membahas, mengkaji, dan menganalisis kebijakan-kebijakan mutakhir yang diterbitkan birokrasi pendidikan. Kebijakan itu dibahas secara rinci, terutama yang terkait langsung dengan tujuan supervisi dan bidang tugas pengawas sekolah. Kebijakan bisa berasal dari pemerintah dan bisa juga dari pemerintah daerah. Atau mungkin dinas pendidikan setempat juga mengeluarkan kebijakan bidang pendidikan. Dengan menganalisis dan memanfaatkan kebijakan bidang pendidikan, berarti perencanaan supervisi yang disusun pengawas sekolah memilki dasar yuridis yang jelas pula.
Hal lain yang diperhatikan adalah perkembangan ilmu dan pengetahuan. Perkembangan ilmu dan pengetahuan bisa terkait dengan substansi disiplin ilmu, bisa juga terkait dengan pendekatan, metode, dan teknik supervisi. Perkembangan ilmu dan pengetahuan tersebut hendaklah menjadi perhatian pengawas sekolah dalam menyusun perencanaan supervisi. Kemudian, perkembangan ilmu dan pengetahuan yang relevan dapat dijadikan landasan penyusunan perencanaa tahun itu. Dengan demikian, perencanaan supervisi yang disusun pengawas sekolah memiliki landasan teoretis yang jelas.
Perencanaan supervisi, kemudian disebut program kerja pengawas sekolah terdiri dari program tahunan dan program semester. Program tahunan dibuat oleh sekelompok pengawas sekolah yang diberi tugas oleh koordinator pengawas sekolah. Program semesteran dibuat oleh masing-masing pengawas sekolah untuk ruang lingkup kerja satuan pendidikan yang dibinanya. Program semesteran ini disusun berdasarkan program rahunan. Jadi, program tahunan berlaku untuk suatu kota atau kabupaten dan menjadi pedoman untuk menyusun program semesteran. Program semesteran adalah program masisng-masing pengawas sekolah untuk sekolah yang menjadi tanggungjawabnya.
Berdasarkan uraian di atas, perencanaan atau program supervisi satuan pendidikan (sekolah) memiliki tiga landasan penting. Ketiga landasan penting itu adalah landasan empiris, landasan yuridis, dan landan teoretis. Dengan ketiga landasan tersebut, perencanaan atau program supervisi diharapkan bedayaguna dan berhasil guna, efektif dan efisien.
Aplikasi perencanaan meliputi dua bidang utama yakni teknik pendidikan dan teknik administrasi. Teknik pendidikan berhubungan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dengan segala aspeknya. Pembelajaran itu sendiri sekurang-kurangnya meliputi lima bidang pokok yakni penyusunan program, penyajian program, penilaian hasil dan proses, menganalisis hasil belajar, dan menyusun serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan. Sekaitan dengan itu, pertama-tama yang harus dinilai oleh pengawas sekolah adalah program yang disusun oleh pendidik. Apakah program itu telah memenuhi standar atau belum? Kalau belum, di mana belumnya? Apa faktor penyebabnya? Dan mungkin sejumlah pertanyaan lain dapat dimunculkan. Barangkali, pertanyaan utama yang diajukan untuk penyusunan program oleh pendidik adalah, ”Berapa persenkah jumlah pendidik di bawah pengawasan saya yang telah menyusun program pembelajaran dengan benar (menurut standar yang ditetapkan)?
Sebelum menjawab pertanyaan itu, tentu pengawas sekolah telah memiliki standar kelayakan suatu program pembelajaran. Jika standar itu belum ditetapkan, seyogyanya itulah langkah awal yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah besama-sama pada satu kabupaten/kota bersama pengawas sejenis. Standar kelayakan itu menjadi penting, karena itulah yang menjadi panduan atau dasar bagi pengawas sekolah untuk menilai dan membina pendidikan dalam menyusun program pembelajaran. Tanpa mengenal standar kelayakan suatu program, pengawas sekolah akan cendrung semena-mena dalam menilai dan membina. Tentu saja hasil penilaian dan pembinaan tidak akan optimal dan tidak akan bermanfaat untuk peningkatan mutu.
PP 19/2005, pasal 19, ayat (3) menyatakan, ”Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.” Pada pasal 23 ditegaskan, ”Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi,pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.”
Pengawas sekolah berkewajiban menyusun laporan atas kegiatan supervisinya. Laporan tersebut selain digunakan untuk menyusun perencanaan supervisi tahun berikutnya, juga digunakan sebagai pertanggungjawaban atas tugas-tugas yang dipikulkan kepadanya. Pasal 58 ayat (5) PP 19/2005 menyatakan, ”Untuk pendidikan dasar, menengah, dan nonformal laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati/ Walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan bersankutan.”

C. Pengawas Sekolah dan Mutu Pendidikan
Mutu pendidikan dalam konteks makalah ini adalah mutu proses pembelajaran dan hasil belajar. Mutu proses mengacu kepada standar proses seperti yang tertuang di dalam PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP 19/2005, bab 1, pasal 1, ayat 6 menyatakan, ”Standar proses adalah standar naisonal pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.” Standar kompetensi lulusan ditegaskan pada ayat 4 seperti berikut, ”Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.”
Pada pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah ini dinyatakan, ”Peroses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi perserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kretivitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis perserta didik.” Pada ayat (2) ditambahkan, ”Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.” Pada ayat (3) ditambahkan lagi, ”Setiap satuan pendidikan melakukan perenscanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.”
Jadi, mutu pendidikan dalam konteks makalah ini adalah mutu proses yang mengacu kepada standar proses dan mutu hasil yang mengacu kepada standar komepetnsi lulusan. Mutu proses memiliki hubungan kausal dengan mutu hasil. Jika proses pembelajaran bermutu, tentulah standar komptensi lulusan dapat dicapai dengan bermutu pula.
Pencapaian kedua mutu yang dimaksud, sudah jelas membutuhkan keberadaan pengawas sekolah. Hal itu terkait dengan tugas pokoknya yakni menilai dan membina teknik pendidikan dan treknik administrasi. Penilaian mengacu kepada pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data dari subjek yang dinilai (proses pembelajaran), sedangkan pembinaan mengacu kepada hasil penilaian. Dengan demikian, keberadaan pengawas sekolah untuk meningkatkan mutu sangatlah penting.

D. Pengawasan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
Deskripsi hasil pengawasan berisi uraian tentang hasil yang telah dicapai dalam kegiatan pengawasan yang mencakup: (1) hasil penilaian, (2) hasil pembinaan, dan (3) hasil pemantauan terhadap setiap komponen pendidikan pada jenjang SMP,Deskripsi hasil pengawasan dinyatakan secara kuantitatif ataupun kualitatif sesuai dengan sasaran program. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Kepala sekolah memiliki administrasi kepala sekolah yang cukup, sudah memiliki program kerja yang cukup terinci dan melaksanakan supervisi kelas, cukup optimal membimbing guru, karyawan/Tata Usaha dalam administrasi umum.
2. Secara umum sekolah suda memiliki dokumen I KTSP (Kuikulum) yang disesuaikan dengan kondisi sekolah.
3. Guru masih belum optimal menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi, masih terfokus pada metode konvensional dan belum optimal menggunakan sumber belajar lainnya, hal ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam berimprovisasi dan berinovasi dalam metode pembelajaran, walaupun demikian beberapa orang guru telah mengikuti kegiatan-kegiatan yang mendongkrak kemampuannya dengan mengikuti kegiatan MGMP untuk beberapa mata pelajaran tertentu.
4. Home base guru yang ada masih belum relevan dengan mata diklat yang diberikan, walau demikian ada yang telah mengikuti kegiatan MGMP.
5. Proses pembelajaran belum sepenuhnya mengacu pada standar proses pembelajaran, hal ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada dan sumber daya manusia (guru)
Permasalahan yang berisi tentang sejumlah masalah atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sekolah dalam melaksanakan penilaian, pembinaan, serta pemantauan. Beberapa permasalahan yang mungkin masih timbul pada Jenjang SMP di beberapa sekolah di wilayah Kabupaten Lampung Timur diantaranya:
1. Keterbatasan sekolah dalam mengenal akan kekuatannya sendiri (strengh), kelemahannya (weakneas), kesempatan (opportunity), dan ancaman (threatment), sehingga dalam menyusun strategi dan pelaksananaan demi kemajuan sekolah berjalan lamban.
2. Kondisi geografis sekolah yang jauh membuat kecepatan informasi dan komunikasi dengan lembaga terkait agak terhambat sehingga beberapa kegiatan penting yang menunjang proses pembelajaran terganggu, disamping kondisi keuangan sekolah pada umumnya belum memdai.
3. Ketidaksesuaian antara jumlah guru dan siswa serta sarana belajarnya
4. Kompetensi guru yang belum sesuai dengan homebasenya dan jenjang latar belakang pendidikan yang dimilikinya.
5. Proses pembelajaran yang belum sepenuhnya mengacu pada Standar proses (Permendiknas No. 41 Tahun 2007)
6. Keterbatasan kemampuan sekolah dalam mendanai kegiatan-kegiatan sekolah.

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah adalah melaksanakan penilaian dan pembinaan;
2. penilaian dan pembinaan dilakukan terhadap bidang teknik pembelajaran dan teknik administrasi;
3. dalam melakukan pembinaan pengawas sekolah melaksanakannya dengan memberi arahan, bimbingan, contoh, dan saran;
4. implementasi dari supervisi satuan pendidikan (sekolah) adalah melakukan penilaian dan pembinaan;
5. mutu pendidikan dalam konteks makalah ini adalah mutu proses dan mutu hasil yang mengacu kepada standar nasional pendidikan (PP 19/2005);
6. Hasil Pengawasan Pendidikan di Kabupaten Lampung Timur
a. Kepala Sekolah belum optimal mempersiapkan dan melaksanakan dengan baik program-program peningkatan mutu akademik maupun non akademik yang mendapatkan perhatian serius dari siswa, guru, komite dan semua warga sekolah.
b. Sekolah memiliki dokumen kurikulum (Dokumen I KTSP)tetapi belum seluruhnya sesuai dengan kondisi sekolah dan pada tahapan implementasinya di lapangan berjalan belum sesuai dengan yang diharapkan.
c. Home base guru yang dimiliki belum sesuai dengan materi diklat yang diberikan.
d. Guru belum optimal menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi, masih terfokus pada metode konvensional dan belum optimal menggunakan sumber belajar lainnya, hal ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam berimprovisasi dan berinovasi dalam metode pembelajaran.
e. Proses pembelajaran belum sepenuhnya mengacu pada standar proses pembelajaran, hal ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada dan sumber daya manusia (guru).
B. REKOMENDASI
1. Agar kemampuan kepala sekolah dapat ditingkatkan lebih baik secara mandiri dengan dengan tetap selalu berkoordinasi dengan pengawas dan instansi terkait lainnya.
2. Dokumen I KTSP disesuaikan pada tahun ajaran berikutnya dan dapat dijadikan panduan sesuai dengan kondisi nyata sekolah.
3. Penyesuaian antara Home base guru dengan materi diklat yang diberikan.
4. Guru dan tendik lainnya selalu meningkatkan kemampuan dan kompetensinya secara mandiri, baik secara formal dan nonformal
5. Secara bertahap Proses pembelajaran sepenuhnya dapat mengacu pada standar proses pembelajaran/pendidikan pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.anakciremai.com/2008/05/makalah-ilmu-pendidikan-tujuan.html

http://pusdiklatteknis.depag.go.id/index.php/20100219114/motivasi-berprestasi-dan-produktifitas-kerja-pengawas.html

Arthur A Thomson, Jr., and A. J. Strickland III, Strategic Management Concepts and Cases, Home Wood Illinois: BPI Irwin, 1987.

Bambang Kusnyanto, Peningkatan Produktivitas Karyawan, Jakarta: Pustaka Binaman Presindo,1991.

Dale Timpe, The Art and Science of Business Management Produktivity, Terjemahan: Imam Sarjono , Jakarta: Elex Media Komputindo,1992.

Departemen Agama, Pedoman Pelaksanaan Supervisi Pendidikan, Jakarta: Dirjend. Bimbagais, 2000.

Departemen Agama, Pedoman Pelaksanaan Supervisi Pendidikan, Jakarta: Dirjend. Bimbagais, 2000.

Edward M Glaser, Productivity Gains Through Worklife Improvement , New York: The Psycological Corporation, 1976.

Diskusi

One thought on “Peranan Pengawas Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

  1. I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
    I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future.

    Many thanks

    Posted by small business | Agustus 26, 2014, 6:44 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: